Belitung, 16-02-2022 | Sarwamedia.com

Badan Permusyawaratan Desa Aik Raya meminta kepada pihak pemerintahan Desa segera menyurati secara resmi yang di tujukan kepada PT AKU. Permintaan ttersebut di ambil pihak BPD berkaitan dengan adanya kegiatan pihak perusahaan PT.AKU (Aneka Kaolin Utama), yang mengeluarkan pasir pasalnya kegiatan tersebut menuai pertanyaan dari kalangan masyarakat Aik Rayak. IUP kaolin kok mengeluarkan pasir juga.

Samsuri sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Air Rayak, Meminta Pemerintah Desa menyurati pihak kaolin (PT.AKU). Supaya tidak terjadi mis komunikasi terkait pengeluaran pasir yang kabarnya itu adalah ampas.

“Kita minta pemerintah desa bersurat kepada PT. AKU untuk diadakan pertemuan terbuka. Selaku BPD saya berharap sangat kepada pemerintah desa supaya segera bersurat ke PT. AKU”, ujarnya.

Menurut Samsuri, hal itu sangat perlu dengan keterbukaan pihak PT. AKU, terkait pengeluaran pasir dengan jumlah yang lumayan banyak.

“Kami sangat berharap keterbukaan pihak PT. nantinya setelah diadakan pertemuan di Desa terkait hal itu”, sebutnya.

Karena Samsuri, mengatakan selama ini mereka juga tidak pernah mengetahui hal itu baik dari pihak PT maupun Pemerintah Desa, ungkapnya.

Berdasarkan informasi di lapangan keluarnya pasir yang di lakukan PT AKU sudah berlangsung beberapa waktu lalu bahkan di beberapa media online pemberitaan pengeluaran pasir ini sudah beredar salah satu pemberitaan dari media kejar fakta.co yang telah menerbitkan pemberitaan terkait pengeluaran pasir dari PT. AKU yang berlokasi di Jalan Murai Desa Air Rayak Tanjungpandan.

 Di lansir dari kejar fakta.co. Izin penjualan pasir oleh PT Aneka Kaolin Utama (AKU) di Jalan Murai, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan menuai pertanyaan dari masyarakat. Ketua Karang Taruna Desa Aik Rayak, Rio sangat menyesalkan jika pasir tersebut diperjualbelikan oleh PT AKU. Pasalnya, IUP perusahaan yang dimiliki diketahui untuk kaolin bukan pasir.

“Jadi kami dari karang taruna sangat menyayangkan adanya penjualan pasir itu. Apalagi jika, tidak ada atau tidak memiliki rekomendasi dari pihak Pemerintah Desa,” Ungkapnya. Sabtu (15/1).

Menurut dia, jika pasir itu sampai keluar dari Desa Aik Raya serta bukan digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan warga sekitar, maka hal itu akan merugikan masyarakat untuk kedepannya.

“Kami akan meminta pihak Pemerintah Desa dan BPD untuk melakukan mediasi dengan pihak perusahaan guna memberikan kejelasan kepada kami terkait penjualan pasir tersebut. Sebab sepengetahuan kami izin IUP mereka itu kaolin bukan pasir,” tandasnya.

Senada disampaikan Tokoh Pemuda Desa Aik Rayak Andi. Ia menduga ada keanehan serta kejanggalan terkait adanya penjualan pasir kuarsa oleh PT AKU.

“Jika pasir tersebut di jual dan dipergunakan untuk pembangunan jalan, apakah sudah dilakukan uji laboratorium. Mengapa pasir ini bisa keluar, kami menduga ini ada permainan dan kami tidak mau tertipu lagi,” katanya.

Selain itu dari sisi transportasi, adanya aktivitas kendaraan truk yang keluar masuk perusahaan tentunya sangat rawan akan terjadinya kecelakaan. Karena tak jauh lokasi terdapat Sekolah Dasar (SD), serta jalan yang dipergunakan oleh kendaraan truk pengangkut pasir tersebut banyak dilewati oleh kendaraan umum masyarakat.

“Ini juga berbenturan dengan RTRW Kabupaten Belitung bahwa daerah Tanjungpandan sudah tidak boleh lagi ada aktivitas tambang. Kami akan bertindak bila perlu kami akan melakukan demo,” sebut Andi.

Ia menambahkan, sepengetahuannya izin IUP PT AKU itu kaolin bukan pasir. Lantas kenapa pasir tersebut bisa di perjual belikan ada apa ini.

“Sepengetahuan kami, pasir itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan reklamasi pasca tambang serta merupakan aset Desa. Nah ini kenapa bisa diperjual belikan,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta kepada ketua BPD untuk menindaklanjuti kalau ada oknum yang bermain untuk menguntungkan pribadi. Selain itu, pihaknya akan melaporkan ke instansi terkait untuk diproses. Andi menambahkan, jika pihak perusahaan memiliki izin lainnya di luar dari izin IUP, maka mereka harus memberikan sosialisasi kepada warga sekitar khusus. Kemudian apakah warga setuju atau tidak.

“Pasir inikan merupakan aset desa, jika ini dibawa keluar dari desa tentu hal ini sudah tidak sesuai prosedur. Setahu kami izin IUP perusahaan itu kaolin bukan untuk pasir, jadijika dalam 1 wilayah terdapat 2 IUP, maka itu sudah tidak boleh lagi sesuai UU Minerba,” terangnya.

Sementara itu Ketua BPD Desa Aik Rayak Syamsuri menyatakan, akan menindaklanjuti laporan dan keluhan dari warga terkait adanya penjualan pasir oleh PT AKU. Menurut Syamsuri, pasir di PT AKU tidak dapat diperjualbelikan tetapi hanya bisa untuk kepentingan warga desa dan umum.

“Dan, itu pun harus ada izin rekomedasi dari desa karena IUP mereka kaolin bukan penjualan pasir. Kami dari BPD akan coba memfasilitasi apa yang menjadi keluhan dari warga. Hari senin besok kami akan memanggil pihak desa, masyarakat dan PT AKU agar bisa memberikan klarifikasi terkait adanya keluhan dari masyarakat,” pungkasnya.(R.10)/(One)