Belitung Timur, 18-02-2022 | Sarwamedia.com

Keinginan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur untuk memiliki kawasan pelabuhan yang representatif sepertinya tidak lama lagi akan terwujud. Jadi dengan terwujudnya pelabuhan tersebut ke depan dengaketergantung akan barang dengan Pemkab Belitung sudah tidak begitu intens lagi bahkan kabarnya demi segera tercapainya terwujudnya pelabuhan pihak Pemkab Beltim Sudah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 1,6 hektar untuk lokasi pembangunan Pelabuhantersebut lokasinya di Tanjung Resing Kecamatan Dendang. bahkan Saat ini status lahanya sudah clean and clear (CnC) dan bersertifikat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Beltim Mathur Noviansyah usai audiensi antara Pemkab Beltim dan Bappenas melalui daring di ruang pertemuan Bappelitbangda Kabupaten Beltim, Selasa (15/02).

Mathur mengatakan lahan tersebut sudah berstatus Sertifikat Hak Milik Pemerintah dan siap untuk diserahkan pembangunan pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan. Untuk segera di lakukan pembangunan.

“Oleh Kementerian perhubungan sudah dilakukan studi kemudian penyusunan perencanaan teknisnya atau SID-nya, nah tinggal pelaksanaan pembangunan itu tinggal menyediakan akses jalan untuk menuju ke pelabuhan, itu masuk ke agenda kita tahun ini dan segera target kita sampai dengan maret itu sudah selesai,” Jelasnya.

Ia menambahkan, pada saat audiensi Bappenas sangat mendukung program pengembangan pembangunan pelabuhan di Beltim yang bertujuan agar bisa mengakses luar wilayah dalam rangka menjalin hubungan perdagangan dan jasa dengan daerah lain serta meningkatkan perekonomian wilayah Beltim.

“Karena kita tidak mempunyai akses keluar dan kita akan menjadi daerah yang sangat tergantung dengan Kabupaten lain, padahal banyak potensi-potensi yang bisa kita upayakan menjadi sumber pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut Mathur menjelaskan pelabuhan yang sudah ada belum beroperasi secara optimal dikarenakan kondisi alur pelayaran yang harus dilalui kapal-kapal nelayan terdapat endapan lumpur sehingga kapal tidak bisa beroperasi.

“Pelabuhannya sudah memiliki aset, tanahnya juga sudah siap sudah menjadi milik pemerintah tinggal nanti kita serahkan ke kementerian perhubungan agar segera mereka bangun dan tinggal menunggu eksekusi atau pelaksanaan di anggaran pusatnya di tahun 2023,” tutupnya. (One)

Sumber Diskominfo Beltim